Legal Protection for Local Governments in the Small-Scale Land Acquisition Process Linked to Law Number 2 of 2012 Concerning Land Acquisition for Development in the Public Interest

Riris Risnayanti Rahmat; Imas Rosidawati Wiradirja; Juli Asril

doi:10.55927/fjas.v4i5.114

Authors

Riris Risnayanti Rahmat Universitas Langlangbuana
Imas Rosidawati Wiradirja Universitas Langlangbuana
Juli Asril Universitas Langlangbuana

DOI:

https://doi.org/10.55927/fjas.v4i5.114

Keywords:

Land Acquisition, Small Scale, Public Interest

Abstract

The land acquisition process for development intended for public interest with an area of not more than 5 (five) hectares can be carried out directly by the land-requiring agency. In practice, there are several problems and even lawsuits. In this regard, this study needs to examine legal protection for local governments and the concept of releasing their rights. This study uses a normative legal approach with a legal research method conducted through a study of secondary legal materials (literature), and is supplemented by interviews as supporting data. The results of the study found that preventive legal protection is accommodated in Law No. 2 of 2012 and its implementing regulations, while repressive protection can be seen from several jurisprudence relating to good faith buyers must be protected by law and related to the concept of small-scale land acquisition by the Regional Government must use the concept of releasing rights.

References

Adiwibowo, A, Perlindungan Lingkungan dalam Penguasaan Tanah, Jurnal Lingkungan dan Pembangunan, Vol. 5.1, 45-60, 2018.

Bianca Beladina, Kepastian Hukum Produk Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) Terkait Tumpang Tindih Sertifikat (overlapping) Serta Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Penguasaan dan Pemanfaatan Lahan Overlap Dintinjau Dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap,Tesis Magister Magister Kenotariatan Universitas Padjadajaran, Bandung, 2022.

Jenny Kristiana Matuankotta et al, Analsis Hukum Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat (Dati) Di Kota Ambon, Jurnal SASI, Vol.26 No.1, Januari-Maret 2020.

Lia Daly Sopfia, Status Hukum Satuan Rumah Susun Yang Dibeli Melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas Dalam Proses Kepailitan Pengembangan Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Terkait, Universitas Padjajaran, Bandung, 2022.

Mardjono, R, Hak Atas Tanah dan Pengaturannya di Indonesia, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 42.1, 1-20, 2012.

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram, Mataram University Press, 2020.

Muhammad Yusrizal, Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, De Laga Tata, Vol.2 No1, Januari-Juni 2017.

Munir Fuady, Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep, Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Pemukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Modul 5 Pengadaan Tanah Skala Kecil, Kementerian PUPR, Jakarta, 2017.

Puspaningtyas, D, Konflik Pertanahan dan Penyelesaiannya di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 12(2), 2015.

Rahayu, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jakarta, 2009.

Sahnan, M. Yazid Fatoni, Musakir Salat, Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Pembebasan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Jurnal IUS, Vol III No.9, Desember 2015.

Syafrida Hafni Sahir, Metodologi Penelitian, Jogjakarta, KBM Indonesia,2021.